Dua Tahun Prabowo-Gibran, Publik dan Media Antusias Bahas Program Kerja, Percakapannya Mencapai 12,2 Juta, 57% Sentimennya Netral

JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), dan Danantara menjadi tiga isu utama yang mendominasi percakapan publik di media sosial selama tahun kedua pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program-program unggulan pemerintah itu menyedot perhatian besar, tetapi menghasilkan respons publik yang berbeda-beda, mulai dari kritik kebijakan hingga apresiasi.

Direktur Riset dan Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, mengatakan pemantauan percakapan digital selama Oktober 2025 hingga Oktober 2026 mencatat sekitar 12,28 juta percakapan, dengan total engagement 11,8 miliar dan jangkauan audiens mencapai 35,6 miliar.

MBG menjadi program dengan keterlibatan tertinggi, mencapai 66,6 juta engagement. Sementara itu, Kopdes mencatat sekitar 10,2 juta engagement dan Danantara sekitar 2,9 juta.

“Kalau MBG, Danantara dan Kopdes Merah Putih, itu menjadi agenda setting di ruang media sosial. Secara masif, perhatian publik mengerucut pada tiga isu besar tersebut,” kata Neni di Jakarta, dalam rilis riset Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Jakarta (21/10/2026).

Menurut Neni, dalam tahun kedua DIR menemukan ada 1,498.179 artikel yang tersebar di 9.896 media, dan 12.272.301 konten di media sosial di enam kanal, seperti Facebook (Meta), YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Threads. Sentimen pemberitaan didominasi tone positif, sebesar 1.214.436 atau sebanyak 81,1 persen, disusul tone negatif sebanyak 253.935 artikel atau 16,9 persen, dan sisanya sebanyak 29.808 atau 2% merupakan berita dengan tone netral. Lima isu terbesar dalam pemberitaan berturut-turut adalah MBG, Danantara, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Gelar Pahlawan Nasional. 

Di semua topik pemberitaan itu, Presiden Prabowo menjadi subyek utama berita. Detik.com, Kompas.com, Tribunnews.com, rctiplus.com, dan antaranews.com menjadi lima media dengan jumlah pemberitaan terbanyak tentang Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menjadi top person yang paling banyak dikutip media, yakni mencapai 625.962 kali, disusul Mensesneg Prasetyo Hadi 91.684, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebanyak 87.777 kali.

Menurut dia, besarnya perhatian publik terhadap program-program itu memperlihatkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat menjadi pusat percakapan digital, baik melalui komunikasi resmi pemerintah maupun respons spontan masyarakat.

“Masyakarat antusias sekali membahas program kerja dan kinerja pemerintahan Prabowo. Ini tercermin data yang sangat besar baik di pemberitaan media mainstream maupun percakapan publik di media sosial, selama setahun yang kami riset,” kata Neni.

MBG: Tata kelola, korupsi, dan keracunan

Dalam percakapan mengenai MBG, tiga pokok persoalan yang paling menonjol adalah tata kelola program, isu korupsi, dan persoalan target penerima manfaat. Kritik terhadap pelaksanaan program juga menjadi bagian penting dari diskusi publik.

Neni mengatakan pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional dari Dadan Hindayana kepada Sudaryono sempat mendapatkan respons positif. Perubahan tersebut dipersepsikan sebagai langkah evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sebelumnya menuai kontroversi.

Namun, respons positif itu tidak serta-merta bertahan. Menurut Neni, munculnya kasus-kasus keracunan yang terus menjadi perhatian publik membuat masyarakat semakin menguji kesesuaian antara pernyataan pejabat dan tindakan nyata di lapangan.

“Ketika hari ini ternyata lonjakan sentimen negatif kembali naik, menurut saya ini evaluasi serius untuk kinerjan BGN,” ujar Neni.

Ia mengingatkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak bisa diperlakukan semata-mata sebagai masalah komunikasi pemerintah.

“Ini kan berkaitan dengan perut manusia dan keselamatan nyawa manusia. Satu nyawa itu amat sangat berharga,” katanya.

Meski demikian, penilaian mengenai tren sentimen setelah pergantian pimpinan perlu dibaca bersama data per periode dan indikator yang digunakan DIR agar perubahan respons publik dapat diukur secara lebih tepat.

Menariknya, Neni mengungkapkan bahwa sentimen netral dalam percakapan MBG mencapai 58,4 persen. Salah satu pemicunya adalah popularitas lagu MBG yang turut menghasilkan interaksi tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya engagement tidak selalu berarti masyarakat sedang mengkritik atau mendukung kebijakan. Sebagian interaksi dapat muncul dari konten hiburan, lagu, dan unggahan yang bersifat ringan.

Kopdes: Dari target pembangunan hingga bahan parodi

Percakapan mengenai Kopdes didominasi isu percepatan pembangunan, peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi pedesaan, serta target pemerintah membangun 30 ribu Kopdes hingga Agustus 2026.

Selain itu, pengadaan mobil pikap melalui Agrinas, pendampingan koperasi oleh pendamping desa, dan penempatan lokasi koperasi turut menyita perhatian pengguna media sosial.

Lokasi Kopdes yang dianggap tidak lazim, termasuk di kawasan terpencil, menjadi bahan kritik sekaligus parodi. Warganet membuat konten humor mengenai koperasi yang berada di tengah hutan, di atas gunung, atau di lokasi yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Neni, sebagian konten tersebut justru masuk kategori sentimen netral karena dibungkus humor dan parodi.

“Publik sebenarnya lebih ke fun. Mereka menjadikan Kopdes sebagai lucu-lucuan, memparodikan program tersebut,” ujarnya.

Namun, humor di media sosial tidak selalu berarti publik menerima program tanpa keberatan. Parodi dapat menjadi cara masyarakat menyampaikan kritik terhadap desain kebijakan, lokasi pembangunan, dan kesesuaian program dengan kebutuhan warga.

Karena itu, tingginya interaksi pada konten parodi perlu dibedakan dari dukungan terhadap kebijakan Kopdes itu sendiri.

Danantara mendapat respons positif

Berbeda dengan MBG dan Kopdes yang banyak memunculkan perdebatan mengenai implementasi, percakapan mengenai Danantara juga diwarnai pemberitaan dan pesan resmi pemerintah tentang pengelolaan investasi negara, ekspor sumber daya alam, serta pembangunan hunian bagi korban bencana.

Neni menyebut sejumlah topik yang menarik perhatian publik, antara lain kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, pembangunan hunian di Aceh Tamiang, dan capaian Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara.

Dalam pemberitaan media arus utama, Danantara mencatat sentimen positif sebesar 90,1 persen, menurut pemaparan Neni.

Narasi mengenai kemampuan Indonesia membangun hunian dalam jumlah besar dan memperkuat tata kelola investasi negara menjadi bagian dari pesan yang mendapatkan respons positif.

Meski demikian, angka sentimen positif media arus utama tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan sikap seluruh masyarakat. Penilaian publik di media sosial memerlukan pembacaan tersendiri berdasarkan sumber percakapan, isi konten, dan konteks interaksi.

Penegakan hukum mendapat apresiasi

Di luar tiga program tersebut, Neni mengatakan percakapan publik juga memperlihatkan respons positif terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi kepolisian.

Pergantian Kapolri, menurut dia, menjadi salah satu isu yang memperoleh apresiasi dari sebagian pengguna media sosial. Narasi yang berkembang menggambarkan harapan agar pemberantasan korupsi dilakukan tanpa memandang kedekatan politik maupun hubungan personal.

Neni menilai respons tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian terhadap konsistensi pemerintah dalam menindak pelanggaran, termasuk jika dugaan pelanggaran melibatkan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Namun, sentimen positif dalam percakapan digital tidak dengan sendirinya membuktikan efektivitas penegakan hukum. Penilaian terhadap hasil pemberantasan korupsi tetap perlu didasarkan pada data penindakan, proses peradilan, transparansi, dan konsistensi penegakan hukum.

Neni juga menyinggung perdebatan di media sosial mengenai hasil penelitian Celios yang disebut menunjukkan 75 persen warga Indonesia mengalami stres akibat kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu itu, menurut dia, ikut memicu kontroversi dan menarik perhatian publik. Angka tersebut memerlukan verifikasi terhadap laporan asli, metode penelitian, populasi, dan periode surveinya sebelum dijadikan kesimpulan tentang kondisi masyarakat secara keseluruhan.

Sentimen media dan media sosial berbeda

Pada media sosial, data yang diriset tim analis DIR mencatat jumlah postingan mencapai 510.799 postingan, dari 109.299 akun dan memicu percakapan sebanyak 12.278.435 percakapan dan menyedot perhatian audiens sebanyak 35,6 milyar (35.683.393.714). Dari sisi platform, Instragram dan Tiktok menjadi dua platform yang mendominasi unggahan konten dan percakapan. 

Dari peta jejaring Social Network Analisys (SNA) menunjukkan adanya arah pesan dari pusat ke daerah. Hub terbesar adalah akun lembaga pusat (Setneg, Presiden, Bakom, kementerian). Di sekelilingnya berkumpul kantor pertanahan, unit PU, balai penempatan pekerja migran, kelurahan, polres, polda, dan kodam. Pola ini menunjukkan penyebaran siaran resmi ke satuan kerja daerah, bukan percakapan antarwarga.

Masih menurut SNA, akun media sosial Kompas menghubungkan berita nasional dengan humas kepolisian daerah, sedangkan IDN Times membentuk kelompok tertutup dari akun regionalnya sendiri. Keduanya memperbesar jangkauan pesan, tetapi tidak menambah suara warga.

“Analisis tim kami atas SNA memberi data, bahwa Presiden menjadi titik pertemuan. “Akun ‘prabowo’ dan ‘sekretariat’ mempertemukan menteri, tokoh partai, dan
media nasional. Hubungannya banyak tetapi satu per satu, sehingga tidak terlihat komunitas pendukung atau pengkritik yang saling berinteraksi,” ujar Neni.

Di semua kanal media sosial, percakapan didominasi oleh sentimen netral 57,5% atau sebanyak 7.056.082 percakapan, disusul sentimen negatif 32,3% atau sebanyak 3.963.705 percakapan, dan sisanya 10,2% sentimen positif atau sebanyak 1.252.514 percakapan. 

Riset juga menunjukkan perbedaan karakter antara pemberitaan media arus utama dan percakapan di media sosial. Dari sekitar 1,4 juta berita yang dipantau selama Oktober 2025 hingga Oktober 2026, Neni menyebut 81,1 persen pemberitaan memiliki sentimen positif. 

Neni menjelaskan bahwa kategori netral mencakup konten informatif, unggahan seremonial, serta konten hiburan yang tidak secara eksplisit menunjukkan dukungan atau penolakan. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa pemberitaan positif tidak otomatis mencerminkan dukungan masyarakat, sebagaimana tingginya interaksi pada konten kritis tidak otomatis menunjukkan mayoritas publik menolak kebijakan pemerintah.

DIR memandang, bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, temuan ini menghadirkan dua tantangan sekaligus: menjaga efektivitas komunikasi publik dan memastikan pelaksanaan kebijakan menjawab persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Besarnya percakapan mengenai MBG, Kopdes, dan Danantara memperlihatkan bahwa program prioritas pemerintah telah menjadi bagian penting dari agenda publik. Namun, ukuran keberhasilan tidak cukup berhenti pada seberapa luas program diberitakan atau seberapa tinggi interaksi yang dihasilkan.