BERITA
Kajian DIR: Bencana Banjir Sumatera Berpotensi Bergeser dari Krisis Kemanusiaan ke Krisis Legitimasi
Fajar Yudha Susilo
Penulis
Bencana banjir yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama lebih dari satu bulan terakhir menunjukkan dinamika risiko yang semakin kompleks. Awalnya dipahami sebagai krisis kemanusiaan, isu ini kini berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi apabila penanganan dan komunikasi publik tidak dikelola secara sensitif dan merata.
Temuan tersebut disampaikan dalam kajian terbaru Lembaga Riset Deep Intelligence Research (DIR) yang memantau pemberitaan media dan percakapan publik sepanjang periode 25 November hingga 24 Desember 2025. Kajian ini menganalisis lebih dari 11 ribu media online, 200 media cetak, serta 93 media elektronik dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan.
11.000+
Media Online Dipantau
30.489
Total Liputan Media
2M+
Interaksi Media Sosial
Mayoritas Pemberitaan Positif, Namun Alarm Sentimen Negatif Meningkat
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum pemberitaan media arus utama masih didominasi sentimen positif dengan proporsi sekitar 69 persen. Narasi positif tersebut banyak berfokus pada manajemen krisis, penyaluran bantuan, serta upaya pemulihan pascabencana.
Namun, kajian DIR juga mencatat adanya 28 persen sentimen negatif yang konsisten muncul, terutama dipicu oleh isu keterlambatan distribusi bantuan dan dampak lanjutan yang dirasakan korban di wilayah terdampak paling parah.
“Puncak pemberitaan terjadi pada 1 Desember 2025 bertepatan dengan fase darurat awal. Namun anomali muncul pada 19 Desember ketika sentimen negatif melonjak akibat ketidakmerataan bantuan di wilayah terisolasi.”
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menjelaskan bahwa puncak pemberitaan terjadi pada 1 Desember 2025, bertepatan dengan fase darurat awal banjir bandang, di mana sentimen negatif mendominasi ruang publik. Setelah 5 Desember, narasi positif mulai meningkat seiring masifnya pemberitaan tentang bantuan dan pemulihan.
Namun, anomali kembali muncul pada 19 Desember 2025. Pada periode ini, sentimen negatif melonjak tajam akibat maraknya laporan mengenai belum meratanya bantuan serta kondisi korban di wilayah yang terisolasi dan sulit dijangkau.
Liputan Masif dan Resonansi Emosional Tinggi di Media Sosial
DIR mencatat total 30.489 liputan media bertopik “Banjir Sumatera dan Aceh”, yang tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional, serta 49 media internasional. Media nasional seperti Kompas.com, Tempo.co, dan Detik.com menjadi yang paling aktif memberitakan isu ini dengan beragam sudut pandang.
Sementara di ranah media sosial, isu bencana ini memicu lebih dari 55.600 unggahan dari sekitar 28.100 akun warganet. Total interaksi yang tercipta mencapai lebih dari dua juta percakapan, menandakan tingginya resonansi emosional publik terhadap tragedi tersebut.
Platform TikTok dan Instagram menjadi medium dengan tingkat interaksi tertinggi. Percakapan di TikTok tercatat mencapai 939.289 interaksi, disusul Instagram dengan 909.837 interaksi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa isu bencana tidak hanya menjadi perhatian sesaat, tetapi membentuk diskursus publik yang berkelanjutan.
Tiga Klaster Percakapan Publik
Berdasarkan pemetaan percakapan, DIR mengidentifikasi tiga klaster utama yang mendominasi opini publik:
1. Klaster Kemanusiaan
Berfokus pada kondisi korban, kebutuhan mendesak, serta kronologi terjadinya bencana. Klaster ini mencerminkan empati publik yang kuat terhadap penderitaan masyarakat terdampak.
2. Klaster Gugatan Sistemik
Muncul pandangan publik yang mengaitkan bencana dengan eksploitasi lingkungan, seperti aktivitas penebangan hutan dan pertambangan. Dugaan tersebut diperkuat oleh temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi terdampak.
3. Klaster Eskalasi Politik
Ditandai dengan kritik langsung terhadap otoritas pemerintah. Keterlambatan penanganan dan lemahnya komunikasi publik mulai dipersepsikan sebagai kegagalan negara dalam melindungi warganya, sehingga berpotensi berkembang menjadi krisis legitimasi.
Kajian ini menegaskan bahwa sensitivitas, kecepatan respons, serta komunikasi publik yang empatik menjadi faktor krusial agar bencana ekologis tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas.
